SIANTAR, Haroan – Para bakal calon wali kota di Pematangsiantar mendapat bahan dari pejabat pemko setempat, bagaimana membikin visi misi.
Pejabat dimaksud adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dedi Idris Harahap.
Dia bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan KPU Pematangsiantar, yang bersosialisasi soal Pilkada 2024 pada Sabtu, 20 Juli 2024.
Dedi beberkan beberapa problem pembangunan di Pematangsiantar, sepanjang sepengetahuannya.
Nantinya, problem-problem itu bisa menjadi titik fokus para balon walkot dalam menyusun visi misi sebagai kepala daerah.
BACA JUGA: JR Saragih Nongkrong di Jl Cipto, Kolaborasi dengan Zonny Waldi?
Disebut dia problem pertama, yakni kualitas infrastruktur perkotaan dan pemukiman. Salah satu penyebab kata dia, lantaran belum selesainya jalan lingkar. Dampaknya, bercampurnya kendaraan lokal dengan regional.
Rendahnya akses air minum aman dan kualitas sanitasi, juga berdampak pada permasalahan pokok pemukiman.
“Belum optimalnya sistem drainase kota dan kurang optimalnya sarana dan prasarana pengendalian banjir,” katanya menjelaskan detail.
Juga, tata letak gedung di lingkungan pemukiman yang kurang baik serta masih adanya kondisi rumah tidak layak huni menjadi akar masalah.
Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sambung Dedi, juga menjadi masalah pokok. Akar masalahnya terletak pada belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta belum optimalnya partisipasi stakeholder pendidikan.
Masyarakat pun dia nilai, masih rendah dalam pemahaman dan perilaku hidup sehat serta belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Menurutnya, pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi sebagai perkembangan zaman menjadikan kurangnya pemasaran usaha yang dimiliki masyarakat. Sehingga nilai tambah produk unggulan minim dan menjadi permasalahan pokok.
“Juga belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi,” ucapnya.
Dalam tata kelola pemerintahan juga, ujar Dedi, menjadi permasalahan pokok. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, belum optimal, serta kualitas pelayanan menuju WBK & WBBM belum optimal.
Masih terdapat gap informasi antara pemerintah sebagai pemberi informasi dengan masyarakat yang menerima informasi.
“Belum optimalnya juga partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Pematangsiantar,” katanya.
Dedi pun menyinggung kelebihan kapasitas sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Pinggir. Hal itu terjadi menurut dia, karena belum optimalnya pemilahan sampah sehingga membuat penumpukan yang signifikan di lokasi itu.
Kota ini juga masih minim ruang terbuka hijau, yang kemudian menurunkan kualitas lingkungan hidup. []
